FITRA DESAK PEMKAB BENTUK DELEGASI WARGA

 Hadi Prayitno (Knowledge Manager Seknas FITRA) saat memberikan materi tentang "Menjamin Partisipasi Warga yang Berkualitas Melalui Implementasi PIK"

 Peserta Diskusi Publik terkait Diseminasi PIK di GDIC Cisaat 22 April 2014

Nampak dibagian depan sebelah kiri (Ajat Zatnika, Manager Program FITRA Sukabumi) dan kedua dari kiri (H. Luwarso, Ketua SAPA Indonesia)

CISAAT- Untuk mengawal anggaran pembangunan di daerah, Forum Indonesia untuk transparansi Anggaran (FITRA) meminta Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Sukabumi membentuk delegasi warga. Harapan ini disampaikan oleh Knowledge Manager Sekretariat Nasional FITRA Hadi Prayitno dalam acara dialog dengan kalangan Legislatif, Yudikatif dan unsur lainnya di Gedung Da'wah dan Islamic Center Cisaat Kabupaten Sukabumi, Selasa (22 April 2014) kemarin.

Lanjut Hadi, dalam dialog yang bertemakan "Pagu indikatif kewilayahan menjawab usulan masyarakat melalui musrenbang diakomodir APBD" menuturkan, pembentukan delegasi warga tersebut sebagai upaya mencegah kebocoran anggaran yang dikucurkan langsung pemerintah.

"Sebesar apapun anggaran yang diturunkan, bila tidak dibarengi dengan pengawasan yang jelas maka sudah barang tentu anggaran itu kurang tepat sasaran," kata Hadi.

Dirinya juga berharap, dengan adanya pembentukan delegasi warga kedepan Kabupaten Sukabumi khususnya tidak akan ada lagi anggaran yang bocor. Akan tetapi kebijakan ini harus melibatkan peran pemerintah juga agar dalam proses perjalannya bisa seirama untuk memantau anggaran yang dikucurkan pemerintah ke tiap kecamatan dan desa-desa.

"Dengan adanya forum delegasi warga nantinya bisa mengukur keberhasilan pembangunan dari segi anggaran ataupun yang lainnya, "jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, forum delegasi ini nantinya akan melakukan monitoring kepada setiap dinas yang ada di kabupaten. Nanti dalam pelaksanaan forum delegasi bisa memberikan rekomendasi kepada pemkab mana saja yang layak atau tidaknya terkait pengucuran anggaran yang diajukan." Kebumen, Bandung, Gunung kidul sudah menggunakan forum delegasi warga ini. Dan hasilnya sangat signifikan baik semua anggaran dapat terkontrol," sebutnya.

Ia juga berharap, dengan adanya delegasi warga tersebut, bisa menumbuhkan perumusan anggaran yang baik, transparan dan akuntable.

"Kita semua sangat berharap adanya transparansi dan kinerja yang akuntable, makanya diperlukan pemikiran-pemikiran yang maju untuk menciptakan semua itu," tukasnya.

Sementara dalam diskusi yang diadakan FITRA Sukabumi hadir juga Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi Abas Kobasah, Kabid Pemerintahan Bappeda Kabupaten Sukabumi Yudi Indriyawan, Ketua STIE PGRI Agus Sobar dan Mahasiswa. (hnd/d).

Sumber diperoleh dari Koran Harian Radar Sukabumi. Rabu, 23 April 2014 hal 7 dan 8. klik disini

FITRA Desak Pemkab Bentuk Delegasi

Cisaat - Untuk mengawal anggaran pembangunan di Daerah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran 9FITRA) meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Sukabumi membentuk delewasi warga. Harapan ini disampaikan Sekretaris Nasional FITRA Hadi Prayitno dalam acara dialog dengan kalangan legislatif, yudikatif dan unsur lainnya di Gedung Islamic Center Cisaat Kabupaten Sukabumi, Selasa (22/4) kemarin.
lanjut Hadi, dalam dialog yang bertemakan "Pagu Indikatif kewilayahan menjawab usulan massyarakat melalui musrembang diakomodir diakomodir APBD" menuturkan, pembentukan delegasi warga tersebut sebagai upaya mencegah kebocoran anggaran yang dikucurkan langsung pemerintah.
:Sebesar apapun anggaran yang diturunkan, bila tidak dibarengi dengan pengawasan yang jelas maka sudah barang tentu anggaran itu kurang tepat sasaran, "kata Hadi.
Dirinya juga berharap, dengan adanya pembentukan delegasi warga kedepan Kabupaten Sukabumi khususnya tidak akan ada lagi anggaran yang bocor.  akan tetapi kebijakan ini harus melibatkan peran pemerintah juga agar dalam  proses perjalanannya bisa seirama untuk memantau anggaran yang dikucurkan pemerintah ke tiap kecamatan dan desa-desa.
"Dengan adanya forum delegasi warga nantinya bisa mengukur keberhasilan pembangunan dari segi anggaran ataupun yang lainnya, "jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, forum delegasi ini nantinya akan melakukan monitoring kepada setiap dinas yang ada di Kabupaten. nanti dala pelaksanaan forum delegasi bisa memberikan rekomendasi kepada pemkab mana saja yang baik atau tidaknya terkait pengucuran anggaran yang di ajukan. "kebumen, bandung, gunungkidul sudah menggunakan forum delegasi warga ini. dan hasilnya sangat signifikan baik semua anggaran dapat terkontrol, "sebutnya.
Ia juga berharap, dengan adanya delewagi warga tersebut, bisa menumbuhkan perumusan anggaran yang baik, tranparan dan akuntable.
"Kita semua sangat berharap adanya transparansi dan kinerja yang akuntabel, makanya diperlukan pemikiran-pemikiran yang maju untuk menciptakan semua itu, "tukasnya.
Sementara dalam Diskusi yang diadakan FITRA hadir anggora DPRD Provinsi Jabar, Abas Kobasah Kabid Pemerintahan Daerah Sukabumi Yudi Indriyawan, Ketua STIE PGRI Agus Sobar dan Maha siswa.

Informasi didapat dari koran Radar Sukabumi Rabu, 23 April 2014

FITRA : PERAN WAKIL RAKYAT BELUM TERASA

 Manager Program FITRA Sukabumi (Ajat Zatnika)

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, menilai keberadaan dan peran wakil rakyat yang ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi tidak pernah terasa dampaknya. Hal itu di sadari oleh beberapa masalah yang tak kunjung terselesaikan selama bertahun-tahun.

Manajer Program FITRA Sukabumi, Ajat Zatnika mengatakan sejak tahun 2009 pihaknya mencatat beberapa permasalahan yang masih ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Persoalan tersebut diantaranya kemiskinan, infrastruktur khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan yang notabane merupakan hak dasar masyarakat yang wajib di penuhi oleh pemerintah.

"Seperti di sektor kesehatan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) masih tinggi, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Hal ini terbukti berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi, yang menunjukan ternyata pada tahun 2012 hingga Juni 2013 jumlah AKI dan AKB mengalami peningkatan, ada 76 kasus kematian ibu dan 42 kasus kematian bayi," kata Ajat melalui press release yang di terima Radar Sukabumi, Minggu (6/4).

Tidak hanya itu beberapa permasalahan seperti air bersih, persampahan, emiskinan dan belum optimalnya program-program pemerintah seperti Jamkesda dan Jampersal turut menyumbangdalam penumpukan masalah kesehatan di Sukanumi.

"Diskeminasi layanan kesehatan bagi warga miskin khususnya di rumah sakit dan minimnya anggaran kesehatan masih juga menjadi permasalahan yang belum terselasaikan," tuturnya.

Tak jauh berbeda, di sektor pendidikanpun masih banyak permasalahan yang terjadi. Dari mulai infrastruktur, biaya pendidikan yang mahal dan kurikulum pendidikan yang berganti-ganti menyebabkan proses pendidikan tidak bisa berjalan sesuai harapan.

"Anggaran pendidikan di Kota dan Kabupaten Sukabumi sudah lebih dari 20% tetapi masih banyak anaka yang tidak bisa sekolah," ungkapnya.

Dengan masih banyaknya permsalahan tersebut, FITRA Sukabumi menganggap peran pemerintah dan wakil rakyat belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat. Baru memenuhi kepentingan-kepentingan dari elit politik tertentu. Pihaknya pun berharap pada pemilu tahun 2014 ini masyarakat bisa memilih orang-orang yang cerdas dan peduli terhadap permasalahan-permasalahan itu.

"Benar-benar bisa menghasilkan para pemimpin dari orang-orang pilihan, peduli dan mau mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Sukabumi," pungkasnya.

Sumber diperoleh dari Koran Harian Radar Sukabumi, halaman Sukabumi Ekspres Hari Senin, 07 April 2014 hal 7 dan 8. : Klik disini

BUTUH KOMITMEN ATASI PERMASALAHAN SUKABUMI

Dua hari lagi masyarakat seluruh indonesia juga kota dan kabupaten sukabumi akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan anggota dewan dari mulai DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Keberadaan wakil rakyat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengurai dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Beberapa permasalahan di Sukabumi menjadi hal yang diperbincangkan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan di Graha Pena Radar Sukabumi, Minggu (6/4). Masalah pendidikan menjadi isu yang banyak di perbincangkan disamping juga mengenai infrastruktur.

Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Hasanudin mengatakan pendidikan di Sukabumi belum bisa berjalan optimal. Menurutnya salah satu penyebabnya adalah fungsi kontrol dari para wakil rakyat yang belum optimal. Tidak hanya itu, pengelolaan program pemerintah untuk pendidikan juga tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemerintah dalam menyediakan saran dan prasarana pendidikan tidak tercapai dengan maksimal.

"Sebenarnya anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan itu sudah tepat. namun sasaran yang diinginkan belum tercapai lantaran pengelolaannya yang belum maksimal," ujarnya.

Hal yang sama juga dilontarkan Pemerhati Sosial Sukabumi Prayoga Putra Utama. Ia menilai perlu perubahan sistem pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapa perhatian utama. Namun, saat ini konsep pendidikan yang ada justru membuat para siswa tidak betah di sekolah.

"Sehingga banyak siswa yang tidak antusias untuk mengikuti pembelajran di sekolah." tuturnya. Peserta yang hadir dalam dialog publik diberikan kesempatan untuk bertanya. Salah satu pertanyaan yang di lontarkan adalah terkait infrastruktur jalan yang sampai di Sukabumi yang di nilai dalam kondisi yang sudah krodit. Kerusakan infrastruktur membuat distribusi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi terkendala.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia mengatakan, kondisi pembangunan di Jawa Barat juga Sukabumi menjadi hal yang mendapat koreksinya. Pembangunan terlalu diorientasikan di daerah utara dibandingkan di Jawa Barat bagian Selatan.

"Disini ada ketidak adilan, pembangunan terfokus di utara." imbuhnya.

Ia menambahkan, Komisi V sudah mendorong pemerintah untuk segera membenahi kondisi infrastruktur itu. Menurutnya ada perlambatan ekonomi yang menyebabkan pembangunan di beberapa daerah terkendala.

"Tidak hanya pembangunan dibeberapa daerah lain juga terkendala. Kita harapkan Kementrian Keuangan segera merealisasikan dana-dana proyek yang harus segera dilaksanakan," paparnya.

Terkait permasalahan pendidikan. Anggota DPR RI Komisi X, Reni Marlinawati menilai konten kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan sudah bagus. Dari mulai kurikulum hingga penganggaran 2% dari APBN seharusnya sudah bisa mengurai permasalahan pendidikan yang ada di Sukabumi.

"Kontennya sudah bagus, hanya saja pelaksanaan dan pengelolaannya belum maksimalsehingga sasaran dari kebijakan yang di keluarkan pemerintah belum tercapai," tuturnya.

Ia pun meminta masyarakat turut mengsukseskan program pemerintah yang seharusnya bisa memberikan solusi terhadap kondisi pendidikan di Sukabumi. Sehingga sasaran yang diinginkan bisa tercapai. 

Sumber diperoleh dari Koran Radar Sukabumi Hari Senin, 07 April 2014 hal 1 dan 6.